Pendampingan akselerasi pembelajaran kewirausahaan berbasis outcome based education pada guru SMK Mamba’ul Ihsan Gresik

Abstract

Perubahan capaian pembelajaran siswa SMK yang bermula menjadikan lulusan siap bekerja pada industri sekarang diarahkan kepada menghasilkan lulusan berwirausaha. Hal ini tentunya berdampak dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan di SMK Mamba’ul Ihsan. Proses pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan yang berlaku saat ini dapat dikatakan belum mendukung capaian visi misi sekolah sehingga rekonstruksi pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) perlu dilakukan. Akselerasi proses pembelajaran diharapkan mampu meningkatan kualitas pembelajaran dan mampu meningkatkan output dan outcome pembelajaran. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah membantu melakukan akselerasi proses pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan, memberikan pemahaman tentang OBE, membantu merancangkan Rencana Pembelajaran Pendidikan (RPP) mata pelajaran Pendidikan Kewirausahaan. Rencana kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai tujuan kegiatan diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan pada guru mata pelajaran Pendidikan Kewirausahaan yakni pelatihan penulisan buku ajar, penulisan pengembangan RPP. Rancangan RPP direncanakan dapat diimplementasikan pada semester berikutnya. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa adanya keinginan kuat para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengarahkan proses pembelajaran berbasis OBE. Didukung pula dengan partisipasi dan kontribusi sekolah melalui mengikutsertakan guru dalam berbagai pelatihan dan program sertifikasi untuk meningkatkan pengetahuan guru, serta mengembangkan jejaring kerjasama dengan mitra industri untuk menjamin keberlanjutan usaha siswa nantinya. Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan adalah kemampuan untuk mengajak para guru SMK terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, sedangkan hambatan pencapaian tujuan adalah (1) keterbatasan kemampuan guru-guru, (2) kurangnya jejaring dengan mitra industri, (3) belum adanya program sertifikasi yang mendukung usaha siswa (ijin halal, diskes, dll), dan (4) keterbatasan pengetahuan sekolah tentang legalitas usaha.